Criminal Policy to Treat Delices Against Religion and Beliefs Harmony

The protection of the rights to freedom religion and belief in constitution aims create a community life based on morals divinity. As country with high level plurality from aspects belief, religious harmony is necessary achieve this goal. Based above points thought, several problems can be formulated, namely how current criminal policy overcoming offenses against harmony. And what will future belief. method used research normative juridical approach, where data are secondary sources form primary legal materials, materials tertiary materials.This descriptive analytical study, describe problem, analyze problem classify for purposes which presented descriptively. results study indicate that acts formulated Criminal Code very limited, including not protecting beliefs protected by there still divergence Chapter Public Order. In non-penal policy, regulations governing ineffective government serious about creating between believers. Future penal efforts made updating Code. an effort improve, concept formulate provisions looking at contained Draft Law Religious Harmony. efforts, approach through formulation implementation programs. Among them approaches understanding theology, education, dialogue conflict resolution.Perlindungan atas hak kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam konstitusi bertujuan supaya tercipta kehidupan masyarakat yang berlandaskan moral dasar ketuhanan. Sebagai negara dengan tingkat pluralitas tinggi dari aspek agama kepercayaan, maka perlindungan terhadap kerukunan umat mutlak dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pokok pemikiran di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimanakah kebijakan kriminal saat ini menanggulangi delik-delik berkepercayaan. Dan akan datang Metode digunakan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, dimana sumber sekunder berupa bahan hukum primer, maupun tersier. Adapun merupakan deskriptif analitis, mendeskripsikan masalah, menganalisis masalah mengklasifikasi kepentingan disajikan secara deskriptif. Hasil bahwa tindak pidana KUHP sangatlah terbatas, diantaranya belum melindungi kepercayaan dilindungi serta masih terdapat divergensi memasukan delik Bab Ketertiban Umum. Dalam non penal, regulasi mengatur tentang kurang efektif pemerintah tidak serius menciptakan harmonisasi antar Upaya dilakukan pembaharuan KUHP. upaya penyempurnaan, Konsep memformulasikan ketentuan melihat RUU Kerukunan Umat Beragama. melalui penyusunan pelaksanaan program pemerintah. Diantaranya pemahaman teologi, pendidikan, dialog resolusi konflik.